Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto geram lantaran sejumlah pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) tak taat lapor pajak. Karenanya, pemerintah mengancam para pengusaha minerba tak akan bisa mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 apabila tidak patuh perpajakan. Berdasarkan data DJP, jumlah wajib pajak (WP) yang aktif pada […]
Continue Reading
Pekanbaru: Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal Bandara IMIP di Morowali. Ia menyebut, bantahan Luhut soal tak ada negara dalam negara lantaran operasional bandara dinilai ilegal, keliru. Diketahui, Luhut membantah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengkritik keberadaan Bandara IMIP. Sjafrie mengkritik […]
Continue Reading
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak era Sri Mulyani di kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut saksi yang kali ini diperiksa yakni eks Staf Ahli Srimulyani di Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti. Ia menjelaskan Astera diperiksa penyidik […]
Continue Reading
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengusut kasus dugaan suap di balik permainan pajak yang diduga dilakukan oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2016-2020. Terbaru, Kejagung telah memeriksa mantan Dirjen Pajak, Suryo Utomo (SU). Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut pemeriksaan terhadap SU dilakukan pada Selasa (25/11). Selain SU, penyidik juga memeriksa seorang berinisial Bernadette […]
Continue Reading
Jakarta: Penunjukan kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat bertumpu pada SK Penunjukan. Pernyataan ini muncul menyusul ralat (renvoi) Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024, yang mengonfirmasi bahwa penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum. Direktur Pusat Studi dan Advokasi […]
Continue Reading
Jakarta: Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli, angkat bicara soal penggeledahan Kejaksaan Agung (Kejagung) di rumah sejumlah pegawai pajak terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020. Rosmauli mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari instansi terkait mengenai penggeledahan tersebut. Pada Senin (17/11/2025), Kejagung melakukan penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi […]
Continue Reading
Pekanbaru: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru memberikan sanksi/teguran berupa Surat Peringatan (SP) 1 kepada Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim, yang pada hari Minggu (16/11/2025) kedapatan membuang sampah di tanah kosong yang terletak di Jalan 70 Kecamatan Tenayan Raya. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, […]
Continue Reading
Pekanbaru: KPK Kembali Bergerak, Tiga Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Ikut Diperiksa Dalam Kasus Abdul Wahid. Senin, 17 November 2025, KPK memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Riau. Kasus ini menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau. Tiga saksi adalah pramusaji rumah dinas gubernur: […]
Continue Reading
Pekanbaru: Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara estafet melakukan penggeledahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau pun tak luput dari pemeriksaan yang dilakukan KPK pada Kamis 13 November 2025. Bambang Harianto, Aktivis dan penggiat Anti korupsi yang juga sebagai pimpinan umum Media Terang Indonesia […]
Continue Reading
Jakarta: Seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kuasa wajib pajak dalam proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Fungsiawan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). […]
Continue Reading