Menteri HAM Usul Kalangan Sipil Dapat Isi Jabatan di Institusi Polri
Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi momentum memperkuat profesionalisme dan tata kelola melalui pembukaan peluang kalangan sipil profesional mengisi sejumlah jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Pigai mengatakan usulan tersebut ditujukan pada jabatan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi operasional […]
Continue Reading