Mahfud MD Ungkap Korupsi Proses Rekrutmen, Promosi dan Rotasi POLRI

Yogyakarta: Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD mencatat persoalan soal rekrutmen, promosi, hingga rotasi di kepolisian. Ia mencontohkan, adanya anggota polri yang pangkatnya tidak naik-naik, di sisi lain juga ada orang yang dinilai tidak memenuhi syarat, namun tiba-tiba naik pangkat. Ia menegaskan hal ini akan dibahas mendalam oleh KPRP. “Rekrutmen, promosi, rotasi, dan […]

Continue Reading

Purbaya Terkait Dana Desa: Biarkan Aja Mereka Demo, Policy Tidak Berubah

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan pemerintah untuk penyaluran Dana Desa tidak berubah, meskipun mendapat protes dari ratusan kepala desa. Purbaya menjelaskan, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025 memang tidak seluruhnya dicairkan. Sebagian dana sekitar Rp 7 triliun ditahan karena dialokasikan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. “Tahap dua kan yang […]

Continue Reading

Jimly: Perpol 10/2025 Kapolri Lampaui Kewenangannya, Keberatan Gugat ke MA

Jakarta: Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 tahun 2025 soal polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian/lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada […]

Continue Reading

Komisi Reformasi Polri: Sepakati Revisi UU Polri dan PP Konsep Omnibus Law

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyoroti polemik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil kecuali pensiun atau mundur. Komisi Refomasi menilai Perpol itu tidak menentang putusan MK. Komisi Reformasi juga telah mendapatkan informasi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah Putusan […]

Continue Reading

Kapolri Terbitkan Perpol Lawan Putusan MK dan UU, Apakah Boleh?

Jakarta: Profesor hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil […]

Continue Reading

Kapolri Terbitkan Perpol, Personil Polri Boleh Rangkap Jabatan Sipil

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota polisi aktif di luar struktur organisasi Polri. Aturan baru ini membuka kemungkinan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan pada 17 kementerian dan lembaga sipil, selama tugas tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian dan dilakukan atas permintaan instansi terkait. […]

Continue Reading

KPK Kembali Periksa Pejabat Pemprov Riau Terkait Korupsi Gubernur Nonaktif

Pekanbaru: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025. “Hari ini Kamis, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, […]

Continue Reading

Jimly Asshiddiqie Respon Pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan soal Bandara IMIP

Pekanbaru: Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal Bandara IMIP di Morowali. Ia menyebut, bantahan Luhut soal tak ada negara dalam negara lantaran operasional bandara dinilai ilegal, keliru. Diketahui, Luhut membantah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengkritik keberadaan Bandara IMIP. Sjafrie mengkritik […]

Continue Reading

Pasca Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka, KPK Kembali Periksa Lima Saksi

Pekanbaru: KPK Kembali Bergerak, Tiga Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Ikut Diperiksa Dalam Kasus Abdul Wahid. Senin, 17 November 2025, KPK memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Riau. Kasus ini menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau. Tiga saksi adalah pramusaji rumah dinas gubernur: […]

Continue Reading

Setelah Geledah Kantor Gubernur Riau, Penyidik KPK Amankan Sekdaprov dan Kabag Protokol

Pekanbaru: Tak main-main, tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid dan kepala dinas PUPR- PKPP Riau M Arief Setiawan.   Senin (10/11/2025) siang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bersama aparat Brimob bersenjata lengkap  melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau. Penggelahan berlangsung 5 jam lebih dimulai pukul 11.00 […]

Continue Reading