Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan pemerintah untuk penyaluran Dana Desa tidak berubah, meskipun mendapat protes dari ratusan kepala desa.
Purbaya menjelaskan, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025 memang tidak seluruhnya dicairkan. Sebagian dana sekitar Rp 7 triliun ditahan karena dialokasikan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih.
“Tahap dua kan yang diluncurkan sekitar Rp 7 triliun tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan koperasi merah putih. Jadi kita enggak berubah policy setelah demo itu,” kata Purbaya di Kantornya, dikutip Rabu (24/12/2025).
“Jadi biar aja mereka demo tapi kebijakan seperti itu,” imbuhnya menegaskan.
Sebelumnya Purbaya menyatakan bahwa dari total dana desa senilai Rp 60 triliun, sebanyak Rp 40 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Uang negara ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Kopdes Merah Putih secara bertahap.
Pasalnya, setiap Kopdes membutuhkan dana sebesar Rp 3 miliar sehingga jika ditotal untuk membangun 80.000 Kopdes membutuhkan dana Rp 240 triliun.
“Yang jelas, dana desanya Rp 60 triliiun, sekitar Rp 40 triliun untuk nyicil koperasi merah putih 6 tahun ke depan, untuk membayar Rp 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80.000 koperasi merah putih. Implementasinya di Menteri Koperasi,” terang Purbaya saat Media Briefing di Kantornya, Jumat (14/11/2025). ***(Red)
Sumber: Tribunnews Editor: Sng
