Menkeu: UU Ciptaker Penyebab Industri Batu Bara Restitusi 25 Triliun Pertahun

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menekan penerimaan negara dari sektor batu bara. Menurut Purbaya, perubahan status batu bara menjadi barang kena pajak (BKP) menyebabkan pemerintah harus membayar restitusi pajak dalam jumlah sangat besar setiap tahun. “Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja 2020 diterapkan jadi […]

Continue Reading

Menkeu Purbaya: Akan Sasar Perbaikan Signifikan di Dirjen Pajak

Jakarta: Setelah mengungkapkan rencana pemerintah untuk melakukan perbaikan secara besar-besaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama satu tahun ke depan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini akan menyasar Direktorat Jenderal pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Purbaya mengemukakan rencananya untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Ancaman saya ke Bea Cukai kan serius kalau […]

Continue Reading

MA Akomodir Masukan IKPI: Kuasa Hukum Pajak Harus Memiliki Kompetensi Khusus

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menegaskan akan mengakomodir masukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terkait penyempurnaan syarat beracara sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak, terutama menjelang proses pengalihan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke MA. Hal itu disampaikan Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun MA, Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. saat menerima audiensi delegasi IKPI yang dipimpin Ketua […]

Continue Reading

Dirjen Pajak Kecam Pengusaha Minerba Tak Taat Lapor Pajak

Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto geram lantaran sejumlah pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) tak taat lapor pajak. Karenanya, pemerintah mengancam para pengusaha minerba tak akan bisa mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 apabila tidak patuh perpajakan. Berdasarkan data DJP, jumlah wajib pajak (WP) yang aktif pada […]

Continue Reading

Kejagung Kembali Periksa Eks Staf Ahli Sri Mulyani Berkaitan Korupsi Pajak

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak era Sri Mulyani di kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut saksi yang kali ini diperiksa yakni eks Staf Ahli Srimulyani di Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti. Ia menjelaskan Astera diperiksa penyidik […]

Continue Reading

Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo Atas Dugaan Korupsi Pajak

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengusut kasus dugaan suap di balik permainan pajak yang diduga dilakukan oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2016-2020. Terbaru, Kejagung telah memeriksa mantan Dirjen Pajak, Suryo Utomo (SU). Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut pemeriksaan terhadap SU dilakukan pada Selasa (25/11). Selain SU, penyidik juga memeriksa seorang berinisial Bernadette […]

Continue Reading

Rumah Eks Dirjen Pajak Digeledah Kejagung, Begini Respon DJP

Jakarta: Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli, angkat bicara soal penggeledahan Kejaksaan Agung (Kejagung) di rumah sejumlah pegawai pajak terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020. Rosmauli mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari instansi terkait mengenai penggeledahan tersebut. Pada Senin (17/11/2025), Kejagung melakukan penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi […]

Continue Reading

Fungsiawan Gugat ke MK Larangan Rekam Audio Visual Dengan Petugas DJP

Jakarta: Seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kuasa wajib pajak dalam proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Fungsiawan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). […]

Continue Reading

Pemerintah Sedang Siapkan Aturan PPh Final UMKM, Ada Yang Tanpa Batas Waktu

Jakarta: Pemerintah berencana menerapkan skema pembelian insentif pajak penghasilan (PPh) final sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5% tanpa ada batasan waktu. Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, insentif PPh final 0,5% yang diberlakukan tanpa batas waktu diberikan bagi UMKM Orang Pribadi (OP) dan UMKM perseroan perorangan. Ia menyebut, saat […]

Continue Reading

Ketua IWPI Tagih Janji Menkeu Purbaya: Coretax Masih Belum Optimal, Terlalu Sesumbar dan Tidak Konsisten

Jakarta: Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan menagih janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sesumbar mampu memperbaiki aplikasi pajak berbasis digital, Coretax. “Pada 22 September 2025, Menkeu Purbaya janji perbaiki Coretax dalam waktu sebulan. Dia mengeklaim akan mendatangkan pakar IT asing. Padahal, vendor Coretax adalah LG CNS Consortium, asal Korea […]

Continue Reading