Menkeu Purbaya Atur Ketentuan PPH Merger Hingga Akuisisi BUMN

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang merevisi keempat kalinya aturan tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 itu menitikberatkan revisi aturan terkait penyesuaian kebijakan perpajakan pemanfaatan nilai buku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas pengalihan dan perolehan harta […]

Continue Reading

DJP Bakal Blokir Layanan Publik Penunggak Pajak, Ini Ketentuannya

Pekanbaru: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025. Aturan ini menjadi […]

Continue Reading

Melalui PMK 53/2025 Pemerintah Tetapkan Skema PPN Khusus

Jakarta: Pemerintah menetapkan sejumlah kegiatan tertentu yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan skema khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025. Aturan ini mengubah ketentuan dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan menegaskan bahwa tidak seluruh transaksi dikenai PPN dengan mekanisme umum pajak keluaran dan pajak masukan. Skema PPN khusus yang dimaksud menggunakan pendekatan […]

Continue Reading

Menkeu Pecat Kanwil DJP Jakarta Utara Pasca OTT KPK

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda buntut tiga pegawai di bawah kewenangannya kena Operasi Tangan Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan tersebut kini diisi Untung Supardi. Purbaya mengatakan pergantian itu dirasa perlu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas kasus yang terjadi […]

Continue Reading

Satgas PHK Tindak Tegas Delapan Korporasi Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Jakarta: Tak kunjung bayar denda Rp 8 triliun, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai kehabisan sabar. Ada rencana mengambil langkah hukum terhadap 10 perusahaan sawit dan tambang yang bandel. Siapa saja perusahaan nakal itu? Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menegaskan, langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap […]

Continue Reading

KPK Telusuri Pemberi Suap Emas Rp 3,42 Miliar Saat OTT KPP Madya Jakarta Utara

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia atau emas seberat 1,3 kilogram senilai Rp3,42 miliar dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk periode 2021–2026. Namun, KPK mengungkapkan bahwa barang bukti emas tersebut bukan berasal dari pemberian suap PT Wanatiara Persada, melainkan diduga berasal […]

Continue Reading

PMK 53/2025 Atur Kepastian Hukum Atas PPN  Nilai Lain Besaran Tertentu

Pekanbaru: Pemerintah resmi menghapus sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 melalui terbitnya PMK Nomor 53 Tahun 2025. Penghapusan ini menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan Pajak Pertambahan Nilai agar selaras dengan ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN. Dalam PMK 53/2025, pemerintah secara eksplisit menghapus Pasal 343 dan […]

Continue Reading

Pemerintah Atur Ulang PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jakarta: Pemerintah melakukan penyesuaian skema penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembangunan rumah pribadi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025. Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan menegaskan kembali perlakuan pajak atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Perubahan tersebut menyasar ketentuan PPN atas […]

Continue Reading

KPK Sita Uang dan Dokumen Saat Geledah Kantor Pusat DJP Kemenkeu

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai saat menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Selasa (13/1). Penggeledahan berpusat di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Sejumlah barang bukti tersebut disita lantaran penyidik menduga ada keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak […]

Continue Reading

Indonesia Perkuat Pajak Lintas Negara, Pengawasan P3B Dilakukan Bersama

Pekanbaru: Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan pajak lintas negara kini tidak lagi dilakukan secara sepihak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025, Indonesia memperkuat kerja sama dengan otoritas pajak negara mitra dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selama ini, perbedaan data dan informasi antarnegara kerap menjadi sumber sengketa. Wajib pajak mengklaim fasilitas P3B […]

Continue Reading