MK Putuskan Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat: Perintahkan Perbaiki

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pembentuk undang-undang mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara secara proporsional. Perintah ini disampaikan MK dalam Putusan Sidang Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta […]

Continue Reading

MK Hapus Frasa “Secara Langsung atau Tidak Langsung” Obstruction of Justice UU Tipikor

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) agar tidak mudah disalahartikan. Melalui putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak […]

Continue Reading

MK Tegaskan Posisi KKI, dan Kewenangan Kedokteran Berada Dibawah Pemerintah

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan dalam tata kelola profesi kesehatan di tanah air. Dalam putusan itu juga memperkuat, kewenangan perizinan praktik dokter dan tenaga kesehatan tetap berada di tangan Negara. Pada putusan MK dengan nomor perkara 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 ditegaskan, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI berkedudukan di […]

Continue Reading

MK Tegaskan Karya Jurnalistik Wartawan Tidak Dapat Dipidana

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil terhadap Pasal 8 Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).  Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Suhartoyo membacakan putusan Nomor […]

Continue Reading

Jimly: Perpol 10/2025 Kapolri Lampaui Kewenangannya, Keberatan Gugat ke MA

Jakarta: Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 tahun 2025 soal polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian/lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada […]

Continue Reading

Komisi Reformasi Polri: Sepakati Revisi UU Polri dan PP Konsep Omnibus Law

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyoroti polemik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil kecuali pensiun atau mundur. Komisi Refomasi menilai Perpol itu tidak menentang putusan MK. Komisi Reformasi juga telah mendapatkan informasi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah Putusan […]

Continue Reading

Kapolri Terbitkan Perpol Lawan Putusan MK dan UU, Apakah Boleh?

Jakarta: Profesor hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil […]

Continue Reading

Hakim MK Sedih Kepala BNPB Sebut Bencana Sumatra Hanya Mencekam di Medsos

Jakarta: Dalam sidang uji materi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim MK Saldi Isra mengaku sedih mendengar bencana di Sumatera disebut hanya mencekam di media sosial. Ia menilai pernyataan itu menimbulkan pertanyaan tentang proses seleksi dan kualitas komunikasi publik pejabat TNI aktif yang ditempatkan di lembaga sipil. Sidang lanjutan uji […]

Continue Reading

MK Renvoi Putusannya, Pemerintah Diminta Evaluasi Klaim “Penunjukan” Kawasan Hutan

Jakarta: Penunjukan kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat bertumpu pada SK Penunjukan.  Pernyataan ini muncul menyusul ralat (renvoi) Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024, yang mengonfirmasi bahwa penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum. Direktur Pusat Studi dan Advokasi […]

Continue Reading

Fungsiawan Gugat ke MK Larangan Rekam Audio Visual Dengan Petugas DJP

Jakarta: Seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kuasa wajib pajak dalam proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Fungsiawan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). […]

Continue Reading