Polda Metro Jaya: Ijazah Jokowi Asli Dan Sah, Roy Suryo dan Tujuh Lainya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Jakarta: Kasus Tudingan Ijazah palsu terhadap mantan Presiden RI yang Ke-7 Ir. H.Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memasuki babak akhir dengan ditetapkannya secara resmi oleh Polda Metro Jaya (PMJ), Roy Suryo dkk sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (07/11/2025) mengatakan bahwa […]

Continue Reading

Laporkan Dugaan Proyek Fiktif Kadis PUPR Riau dan Kepala UPT III, Berujung OTT KPK

Pekanbaru: Pimpinan Media Terang Indonesia (MTI) Bambang Harianto mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Riau  yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid alias AW. Menurut Bambang Dinas PUPR Riau sudah kerap menjadi sorotan masyarakat, namun sang Kepala Dinas seakan kebal hukum. Ia juga […]

Continue Reading

Pemerintah Sedang Siapkan Aturan PPh Final UMKM, Ada Yang Tanpa Batas Waktu

Jakarta: Pemerintah berencana menerapkan skema pembelian insentif pajak penghasilan (PPh) final sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5% tanpa ada batasan waktu. Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, insentif PPh final 0,5% yang diberlakukan tanpa batas waktu diberikan bagi UMKM Orang Pribadi (OP) dan UMKM perseroan perorangan. Ia menyebut, saat […]

Continue Reading

Ketua IWPI Tagih Janji Menkeu Purbaya: Coretax Masih Belum Optimal, Terlalu Sesumbar dan Tidak Konsisten

Jakarta: Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan menagih janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sesumbar mampu memperbaiki aplikasi pajak berbasis digital, Coretax. “Pada 22 September 2025, Menkeu Purbaya janji perbaiki Coretax dalam waktu sebulan. Dia mengeklaim akan mendatangkan pakar IT asing. Padahal, vendor Coretax adalah LG CNS Consortium, asal Korea […]

Continue Reading

Program Wajib Belajar 13 Tahun Mulai Diterapkan Pemerintah Tahun Depan

Pekanbaru: Dalam upaya untuk memperkuat pendidikan anak usia dini dan penguatan karakter, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan mengubah program wajib belajar dari 12 tahun (SD – SMA) menjadi 13 tahun (TK – SMA) Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengatakan Rabu (22/10/2025) bahwa “Program ini akan kita mulai tahun depan. Berapa jumlah dan […]

Continue Reading

Dirjen Pajak: Siap Pecat Pegawai Yang Terbukti Melanggar Aturan

Jakarta: Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap aparatur pajak yang menyalahgunakan wewenang atau memeras wajib pajak. Ia menegaskan siap memecat pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan curang, sekecil apa pun. “Tentu seperti komitmen saya sejak awal, fraud sedikit pun akan saya tindak, bahkan saya pecat,” tegas Bimo dalam Media Briefing […]

Continue Reading

Menteri Keuangan Buka Layanan “Lapor Pak Purbaya” Termasuk Petugas Ngaco

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalah pajak dan bea cukai melalui nomor WhatsApp 0822-4040-6600. Purbaya mengatakan layanan pengaduan ini diberi tajuk ‘Lapor Pak Purbaya’. Ia menunjukkan flyer berisi sosialisasi layanan pengaduan ini di Gedung Cakti Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (15/10).⁠ […]

Continue Reading

Celios: Utang Proyek Whoosh Tanggung Jawab Jokowi, Rakyat Jangan Mau Uang Pajaknya Dipakai Buat Bayar

Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurut Celios, proyek Whoosh sejak awal diklaim sebagai proyek tanpa melibatkan dana negara, […]

Continue Reading

Prsiden Prabowo Izinkan BUMN Dipimpin Ekspatriat: Regulasinya Telah Diubah dan Pangkas BUMN Jadi 200 Perusahaan

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional. “Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” […]

Continue Reading

Laporan telah Disposisi, Kejaksaan Diminta Serius Tangani Dugaan Korupsi UPT III PUPR Riau

Pekanbaru: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Riau saat ini sedang menjadi perhatian publik, terkhusus nya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Wilayah III yang meliputi Wilayah kerja Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. Dari Riset yang dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Media Terang Indonesia (MTI) diketahui UPTD Wilayah III PUPR Riau melalui E-Catalog […]

Continue Reading