Jakarta: Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa langkah Gibran membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN dinilai tidak lagi berguna.
Yusril menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran sudah bersifat final. Terlebih, objek sengketa yang akan dibawa ke PTUN dinilai sama dengan perkara yang telah diputus MA.
“Jadi masalahnya memang serius Kalau kita baca putusan dari MA itu, sehingga sih kalau saya menafsirkannya sebetulnya ngak punya pilihan, apakah berhenti ataukah memang diberhentikan, tapi kita lihatlah apapun perkembangan yang terjadi pada hari-hari selanjutnya olehkarena putusan MK dan putusan MA itu kan final”, terangnya kepada awak media (10/11/2026) di istana kepresidenan.
MA sebelumnya memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Suket penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 dan menyatakan dokumen tersebut batal.
Yusril juga menyebut hanya Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun, kementerian tersebut justru disebut akan mengeksekusi putusan MA.
Sementara itu, Gibran mengaku tetap akan menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Ia bahkan menyebut langkah tersebut merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto.***(Red/atn)
