Pekanbaru: Pemerintah resmi menghapus sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 melalui terbitnya PMK Nomor 53 Tahun 2025. Penghapusan ini menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan Pajak Pertambahan Nilai agar selaras dengan ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN. Dalam PMK 53/2025, pemerintah secara eksplisit menghapus Pasal 343 dan […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai saat menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Selasa (13/1). Penggeledahan berpusat di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Sejumlah barang bukti tersebut disita lantaran penyidik menduga ada keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak […]
Continue Reading
Pekanbaru: Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan pajak lintas negara kini tidak lagi dilakukan secara sepihak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025, Indonesia memperkuat kerja sama dengan otoritas pajak negara mitra dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selama ini, perbedaan data dan informasi antarnegara kerap menjadi sumber sengketa. Wajib pajak mengklaim fasilitas P3B […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Selasa (13/1). “Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, sebagaimana dikutip dari laman CNN Indonesia (13/1/2026) Pantauan awak media di lokasi, sejumlah orang yang diduga penyidik KPK keluar dari […]
Continue Reading
Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa pemotongan pajak atas transaksi lintas negara kini tidak bisa lagi dilakukan secara otomatis. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025, pemotong pajak diwajibkan melakukan verifikasi atas klaim Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebelum menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Selama ini, praktik di lapangan kerap menunjukkan bahwa pemotong pajak […]
Continue Reading
Pekanbaru: Bambang (Praktisi Pajak) menyatakan mendukung komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membersihkan oknum di Direktorat Jenderal Pajak, dengan catatan tegas bahwa tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hukum. “Dukungan kami bergantung pada konsistensi. Jika ada pegawai pajak melanggar hukum, harus diproses secara tanpa perlindungan,” kata Bambang (11/1/2026) Bambang bilang siap menyerahkan data […]
Continue Reading
Jakarta: KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu (DWB) hingga Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Jakut Agus Syaifudin (AGS) sebagai tersangka suap pengurangan nilai pajak. Dwi Budi dan para tersangka lainnya diduga menerima suap pengurangan nilai pajak Rp 4 miliar. Penetapan tersangka ini diumumkan KPK hari ini dalam […]
Continue Reading
Jakarta: KPK telah menetapkan 5 tersangka terkait operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakarta Utara (Jakut). Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu (DWB). “KPK menetapkan 5 orang tersangka, sebagai berikut, pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua AGS, Kepala Seksi Pengawas dan […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa logam mulia dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Selain logam mulia, KPK juga mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Total barang bukti yang disita mencapai Rp 6 miliar. “Barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini […]
Continue Reading
Jakarta: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pejabat pajak terjaring OTT KPK dalam perkara dugaan suap pengurangan nilai pajak di Jakarta Utara. Purbaya mengatakan Kemenkeu akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak tersebut. “Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga, itu pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya […]
Continue Reading