Pekanbaru: Pemerintah resmi mengubah ketentuan pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Melalui aturan baru tersebut, fasilitas PPh final UMKM tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) biasa yang baru berdiri. […]
Continue Reading
Pekanbaru: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan pemblokiran akses layanan kependudukan bagi penunggak pajak yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Langkah tersebut mulai diimplementasikan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Dua melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. Dalam unggahan resmi akun Instagram @pajakbandarlampungdua, Senin (18/5/2026), Jurusita Pajak […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi penarikan utang untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp 305,5 triliun per April 2026. Jumlah itu sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 305,9 triliun. Purbaya mengatakan jumlah penarikan utang itu masih sesuai rencana. Jumlahnya setara 36,7% dari target […]
Continue ReadingPekanbaru: Perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga akhir Mei 2026 belum memberikan dampak signifikan terhadap lonjakan jumlah pelaporan. Menurut Bambang Praktisi Pajak P5I (Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia) menilai bahwa relaksasi yang diberikan oleh kementerian keuangan yang tertuang pada KEP-71/PJ/2026 dan dipertegas PENG-31/PJ.09/2206 ternyata tidak berdampak […]
Continue Reading
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki status Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Pasal 17C UU KUP untuk melakukan registrasi ulang. Kewajiban ini muncul seiring berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan ketentuan peralihan PMK tersebut, […]
Continue ReadingJakarta: Total utang pemerintah Indonesia hampir menyentuh Rp10.000 triliun, yakni tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau sekitar 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski nilainya terus meningkat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang Indonesia masih berada dalam batas aman dan terkendali. “Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” ujar Purbaya […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan kembali mengusut harta wajib pajak yang telah diungkap dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II. Penegasan tersebut disampaikan untuk meredam keresahan dunia usaha menyusul polemik pemberitaan terkait pemeriksaan peserta Tax Amnesty Jilid II. Purbaya meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak menafsirkan isu […]
Continue Reading
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana kembali memeriksa wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II yang diduga masih memiliki harta belum diungkap. Langkah ini disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak 2026 sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, […]
Continue Reading
Jakarta: Pemerintah memperketat pengawasan kepatuhan pajak dengan mengandalkan sistem administrasi baru Coretax. Wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kini akan menghadapi mekanisme peringatan hingga sanksi otomatis. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pengawasan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak orang pribadi akan melalui sistem administrasi perpajakan baru, Coretax. Bimo […]
Continue Reading
Pekanbaru: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jalan tol di tahun 2028. Rencana ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029. Berdasarkan dokumen tersebut, pengenaan PPN jalan tol masuk sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara. […]
Continue Reading