Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan. KPK akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono. “Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di […]
Continue Reading
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap indikasi praktik penggelapan pajak yang tidak hanya terjadi di industri baja, tetapi juga berpotensi meluas ke sektor bahan bangunan lain seperti industri hebel atau bata ringan. Temuan ini terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) di pabrik PT Power Steel, Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penerimaan negara dari sektor pajak sepanjang 2025 menghadapi tekanan berat. Pada semester I-2025, penerimaan pajak tercatat mengalami kontraksi, dipicu moderasi harga komoditas serta lonjakan restitusi pajak. Purbaya menjelaskan, meningkatnya restitusi merupakan bagian dari perbaikan tata kelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih sehat. Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga […]
Continue Reading
Jakarta: KPK mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta. KPK mengatakan salah satu yang diamankan ialah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai. “Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung,” jelas Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, […]
Continue Reading
Jakarta: KPK mengamankan tiga orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (4/2/2026). Salah satu yang ditangkap yaitu Kepala KPP Madya Banjarmasin terkait kasus restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan. “KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini […]
Continue Reading
Pekanbaru: Pengisian dan penyampaian/pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menjadi salah satu tahapan penting dalam pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak, khususnya PBB di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas (migas), pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara (minerba), dan sektor lainnya (P5L). PBB P5L ini dikelola […]
Continue Reading
Jakarta: Janji perombakan pejabat secara besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akhirnya dibuktikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri yang berjuluk ‘koboi’ ini mengganti sebanyak 36 pegawai Kemenkeu, dengan perombakan paling besar terjadi di DJBC sebanyak 31 orang. Pelantikan pejabat baru berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026). Perombakan […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang merevisi keempat kalinya aturan tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 itu menitikberatkan revisi aturan terkait penyesuaian kebijakan perpajakan pemanfaatan nilai buku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas pengalihan dan perolehan harta […]
Continue Reading
Pekanbaru: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025. Aturan ini menjadi […]
Continue Reading
Jakarta: Pemerintah menetapkan sejumlah kegiatan tertentu yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan skema khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025. Aturan ini mengubah ketentuan dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan menegaskan bahwa tidak seluruh transaksi dikenai PPN dengan mekanisme umum pajak keluaran dan pajak masukan. Skema PPN khusus yang dimaksud menggunakan pendekatan […]
Continue Reading