Pekanbaru: KPK Kembali Bergerak, Tiga Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Ikut Diperiksa Dalam Kasus Abdul Wahid. Senin, 17 November 2025, KPK memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Riau. Kasus ini menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau. Tiga saksi adalah pramusaji rumah dinas gubernur: […]
Continue Reading
Pekanbaru: Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara estafet melakukan penggeledahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau pun tak luput dari pemeriksaan yang dilakukan KPK pada Kamis 13 November 2025. Bambang Harianto, Aktivis dan penggiat Anti korupsi yang juga sebagai pimpinan umum Media Terang Indonesia […]
Continue Reading
Pekanbaru: Tak main-main, tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid dan kepala dinas PUPR- PKPP Riau M Arief Setiawan. Senin (10/11/2025) siang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bersama aparat Brimob bersenjata lengkap melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau. Penggelahan berlangsung 5 jam lebih dimulai pukul 11.00 […]
Continue Reading
Pekanbaru: Tak hanya melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Riau, kendaraan dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi juga turun dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner yang terparkir di kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2025) itu turut dilakukan penggeledahan. Petugas KPK tampak melakukan pemeriksaan […]
Continue Reading
Pekanbaru: Pimpinan Media Terang Indonesia (MTI) Bambang Harianto mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Riau yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid alias AW. Menurut Bambang Dinas PUPR Riau sudah kerap menjadi sorotan masyarakat, namun sang Kepala Dinas seakan kebal hukum. Ia juga […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025). Dari OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Saat ini 10 orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK, sebelum nantinya KPK akan menentukan status hukum mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan tujuh orang lainnya yang baru tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/11/2025) pagi. Abdul Wahid dan sejumlah pejabat lainnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Riau, yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi “Benar,” kata Fitroh, sebagaimana dikutip dari Kompas Fitroh juga membenarkan bahwa operasi senyap itu turut menangkap beberapa orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. “Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid),” […]
Continue Reading
Pekanbaru: Setiap penggunaan anggaran belanja yang ada di tiap Dinas Pemerintahan seharusnya dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik agar penggunaannya lebih efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran, agar terciptanya Pemerintah yang bersih dan bebas dari tindak Pidana Korupsi. Untuk menghasilkan itu semua tentu peranan publik sangat dibutuhkan sebagai sosial kontrol masyarakat dalam […]
Continue Reading
Medan: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan permintaan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Medan, Sumatera Utara untuk menghadirkan Gubernur Sumut Bobby Nasution di dalam persidangan adalah sesuatu yang wajar. Permintaan hakim kepada KPK itu di dalam persidangan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut. “Hakim membutuhkan keterangan tambahan pihak lain yang belum […]
Continue Reading