Ketua KPK: “Risiko State Capture Corruption” Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan catatan kritis, terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KPK menilai, semakin terkonsentrasi jumlah aktor pengambil keputusan, maka semakin tinggi risiko transaksi kekuasaan dan korupsi yang tersembunyi. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pilkada Melalui DPRD-Menyoal Biaya […]
Continue Reading