Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa logam mulia dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Selain logam mulia, KPK juga mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Total barang bukti yang disita mencapai Rp 6 miliar. “Barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini […]
Continue Reading
Jakarta: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pejabat pajak terjaring OTT KPK dalam perkara dugaan suap pengurangan nilai pajak di Jakarta Utara. Purbaya mengatakan Kemenkeu akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak tersebut. “Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga, itu pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya […]
Continue Reading
Jakarta: KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Penyidik KPK melakukan OTT di Kantor Pajak yang berada di wilayah Jakarta Utara. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan OTT ini. Dia mengatakan ada sejumlah pegawai pajak diamankan dalam OTT ini sebagaimana dikutip dari Detiknews (10/1/2026) “Benar, beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP (wajib pajak),” kata […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (9/1/2026) Walaupun demikian, Fitroh belum memberitahukan lebih lanjut mengenai tersangka kasus […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan ketentuan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Batasan antara kritik dan penghinaan dalam KUHP baru tidak akan jauh berbeda dengan ketentuan dalam KUHP lama dan akan berkembang melalui putusan pengadilan. Yusril menjelaskan, kritik […]
Continue Reading
Pekanbaru: Dugaan praktik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan DPRD Riau kembali mencuat. Setelah kasus tahun anggaran 2020 dan 2021 belum tuntas, kini penyelidikan mengarah pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun anggaran 2024. Sejumlah pegawai dan staf Sekretariat DPRD Riau dikabarkan telah dipanggil penyidik Polda Riau untuk dimintai keterangan […]
Continue Reading
Jakarta: Hakim menetapkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penerapan KUHAP baru itu diambil dengan kesepakatan penasihat hukum Nadiem dan jaksa. Sidang dakwaan Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). Hakim […]
Continue Reading
Jakarta: Dalam Rilis Akhir Tahun 2025 dipaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sepanjang 2025 menunjukkan tren terus meningkat. Hasil tersebut berdasarkan survei yang diakui dari lembaga, baik nasional maupun internasional. Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menuturkan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri yang didukung partisipasi aktif masyarakat. Dukungan tersebut […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam proses penyidikan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi. Penambahan masa penahanan kedua juga dilakukan terhadap tersangka Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M Arief […]
Continue Reading
Jakarta: Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini dinilai menjadi salah satu beban terberat di pundak Presiden Prabowo Subianto. Beban ini disebut-sebut merupakan warisan dari ‘dosa’ politik yang terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai telah menjerumuskan Polri terlalu jauh ke dalam pusaran kepentingan kekuasaan. Analisis tajam ini disampaikan oleh Guru Besar […]
Continue Reading