KPK Berpeluang Panggil Jokowi Widodo Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023/2024

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).  Pemanggilan dilakukan apabila Jokowi dinilai mengetahui konstruksi perkara agar penanganan kasus menjadi terang benderang. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus bermula […]

Continue Reading

KPK Tetapkan Eks Menteri Agama YCQ Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (9/1/2026) Walaupun demikian, Fitroh belum memberitahukan lebih lanjut mengenai tersangka kasus […]

Continue Reading

Dua Kali Penundaan, Sidang Eks Mendikbudristek Pakai KUHAP Baru

Jakarta: Hakim menetapkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.  Penerapan KUHAP baru itu diambil dengan kesepakatan penasihat hukum Nadiem dan jaksa. Sidang dakwaan Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). Hakim […]

Continue Reading

KPK Geledah Sana Sini, Penahanan Abdul Wahid CS Diperpanjang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam proses penyidikan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi. Penambahan masa penahanan kedua juga dilakukan terhadap tersangka Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M Arief […]

Continue Reading

Masuk Dalam Pusaran Politik, Rusaknya Independensi POLRI Adalah “Dosa” Jokowi

Jakarta: Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini dinilai menjadi salah satu beban terberat di pundak Presiden Prabowo Subianto. Beban ini disebut-sebut merupakan warisan dari ‘dosa’ politik yang terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai telah menjerumuskan Polri terlalu jauh ke dalam pusaran kepentingan kekuasaan. Analisis tajam ini disampaikan oleh Guru Besar […]

Continue Reading

Mahfud MD Ungkap Korupsi Proses Rekrutmen, Promosi dan Rotasi POLRI

Yogyakarta: Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD mencatat persoalan soal rekrutmen, promosi, hingga rotasi di kepolisian. Ia mencontohkan, adanya anggota polri yang pangkatnya tidak naik-naik, di sisi lain juga ada orang yang dinilai tidak memenuhi syarat, namun tiba-tiba naik pangkat. Ia menegaskan hal ini akan dibahas mendalam oleh KPRP. “Rekrutmen, promosi, rotasi, dan […]

Continue Reading

Purbaya Terkait Dana Desa: Biarkan Aja Mereka Demo, Policy Tidak Berubah

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan pemerintah untuk penyaluran Dana Desa tidak berubah, meskipun mendapat protes dari ratusan kepala desa. Purbaya menjelaskan, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025 memang tidak seluruhnya dicairkan. Sebagian dana sekitar Rp 7 triliun ditahan karena dialokasikan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. “Tahap dua kan yang […]

Continue Reading

Jimly: Perpol 10/2025 Kapolri Lampaui Kewenangannya, Keberatan Gugat ke MA

Jakarta: Hingga saat ini masih menjadi polemik terkait Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 tahun 2025 soal polisi aktif duduk di jabatan 17 kementerian/lembaga. Terkait hal itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memberikan respons. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang membatalkan Perpol tersebut. Hal itu disampaikan Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada […]

Continue Reading

Komisi Reformasi Polri: Sepakati Revisi UU Polri dan PP Konsep Omnibus Law

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyoroti polemik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil kecuali pensiun atau mundur. Komisi Refomasi menilai Perpol itu tidak menentang putusan MK. Komisi Reformasi juga telah mendapatkan informasi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah Putusan […]

Continue Reading

Kapolri Terbitkan Perpol Lawan Putusan MK dan UU, Apakah Boleh?

Jakarta: Profesor hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil […]

Continue Reading