Jakarta: Pemerintah menetapkan sejumlah kegiatan tertentu yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan skema khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025. Aturan ini mengubah ketentuan dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan menegaskan bahwa tidak seluruh transaksi dikenai PPN dengan mekanisme umum pajak keluaran dan pajak masukan. Skema PPN khusus yang dimaksud menggunakan pendekatan […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda buntut tiga pegawai di bawah kewenangannya kena Operasi Tangan Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan tersebut kini diisi Untung Supardi. Purbaya mengatakan pergantian itu dirasa perlu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas kasus yang terjadi […]
Continue Reading
Jakarta: Tak kunjung bayar denda Rp 8 triliun, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai kehabisan sabar. Ada rencana mengambil langkah hukum terhadap 10 perusahaan sawit dan tambang yang bandel. Siapa saja perusahaan nakal itu? Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menegaskan, langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia atau emas seberat 1,3 kilogram senilai Rp3,42 miliar dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk periode 2021–2026. Namun, KPK mengungkapkan bahwa barang bukti emas tersebut bukan berasal dari pemberian suap PT Wanatiara Persada, melainkan diduga berasal […]
Continue Reading
Pekanbaru: Pemerintah resmi menghapus sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 melalui terbitnya PMK Nomor 53 Tahun 2025. Penghapusan ini menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan Pajak Pertambahan Nilai agar selaras dengan ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN. Dalam PMK 53/2025, pemerintah secara eksplisit menghapus Pasal 343 dan […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai saat menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Selasa (13/1). Penggeledahan berpusat di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Sejumlah barang bukti tersebut disita lantaran penyidik menduga ada keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak […]
Continue Reading
Pekanbaru: Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan pajak lintas negara kini tidak lagi dilakukan secara sepihak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025, Indonesia memperkuat kerja sama dengan otoritas pajak negara mitra dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selama ini, perbedaan data dan informasi antarnegara kerap menjadi sumber sengketa. Wajib pajak mengklaim fasilitas P3B […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Selasa (13/1). “Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, sebagaimana dikutip dari laman CNN Indonesia (13/1/2026) Pantauan awak media di lokasi, sejumlah orang yang diduga penyidik KPK keluar dari […]
Continue Reading
Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa pemotongan pajak atas transaksi lintas negara kini tidak bisa lagi dilakukan secara otomatis. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025, pemotong pajak diwajibkan melakukan verifikasi atas klaim Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebelum menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Selama ini, praktik di lapangan kerap menunjukkan bahwa pemotong pajak […]
Continue Reading
Pekanbaru: Bambang (Praktisi Pajak) menyatakan mendukung komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membersihkan oknum di Direktorat Jenderal Pajak, dengan catatan tegas bahwa tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hukum. “Dukungan kami bergantung pada konsistensi. Jika ada pegawai pajak melanggar hukum, harus diproses secara tanpa perlindungan,” kata Bambang (11/1/2026) Bambang bilang siap menyerahkan data […]
Continue Reading