Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindak tegas pejabat yang dinilai tidak mengendalikan pencairan restitusi pajak dengan baik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ia telah menginvestigasi sejumlah pejabat tinggi terkait lonjakan restitusi yang dinilai tidak terkendali.
Purbaya menyebut telah menelusuri lima pejabat dengan kewenangan terbesar dalam penerbitan restitusi. Dari hasil investigasi tersebut, dua pejabat dipastikan akan dicopot dalam waktu dekat.
“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot,” tegas Purbaya kepada awak media di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Purbaya menilai langkah ini sebagai peringatan keras bagi jajaran di bawahnya agar menjalankan instruksi secara disiplin dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan restitusi.
Ia mengingatkan agar kebijakan dijalankan dengan penuh kehati-hatian, bukan secara berlebihan.
“Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main. Ada dua yang saya akan copot,” katanya.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah lemahnya pelaporan dan penyampaian informasi yang tidak akurat dari jajaran internal.
Ia mengaku pernah salah memperkirakan besaran restitusi yang akan keluar karena data yang disampaikan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
“Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total resistusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan,” terang Purbaya.
Kesalahan estimasi tersebut, lanjut Purbaya, menjadi pelajaran penting bagi fiskus memperbaiki sistem pengawasan dan akurasi pelaporan. Ia menegaskan ke depan tidak boleh lagi terjadi misinformasi yang berujung pada kebijakan yang tidak tepat.
“Itu yang akan kita perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi,” pungkasnya.(Red/BHS)
