Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga pejabat Direktorat Bea dan Cukai sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Total ada enam tersangka dalam perkara korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai (DJBC) ini. Para tersangka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC, Orlando Hamonongan selaku […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran Rupiah dan logam mulia seberat 3 kg dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Untuk barang bukti ada uang tunai, baik Rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran Rupiah,” kaEks Direktur DJBC […]
Continue Reading
Jakarta: KPK mengamankan tiga orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (4/2/2026). Salah satu yang ditangkap yaitu Kepala KPP Madya Banjarmasin terkait kasus restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan. “KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini […]
Continue Reading
Jakarta: Janji perombakan pejabat secara besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akhirnya dibuktikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri yang berjuluk ‘koboi’ ini mengganti sebanyak 36 pegawai Kemenkeu, dengan perombakan paling besar terjadi di DJBC sebanyak 31 orang. Pelantikan pejabat baru berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026). Perombakan […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang merevisi keempat kalinya aturan tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 itu menitikberatkan revisi aturan terkait penyesuaian kebijakan perpajakan pemanfaatan nilai buku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas pengalihan dan perolehan harta […]
Continue Reading
Pekanbaru: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025. Aturan ini menjadi […]
Continue Reading
Jakarta: Pemerintah menetapkan sejumlah kegiatan tertentu yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan skema khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025. Aturan ini mengubah ketentuan dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan menegaskan bahwa tidak seluruh transaksi dikenai PPN dengan mekanisme umum pajak keluaran dan pajak masukan. Skema PPN khusus yang dimaksud menggunakan pendekatan […]
Continue Reading
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda buntut tiga pegawai di bawah kewenangannya kena Operasi Tangan Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan tersebut kini diisi Untung Supardi. Purbaya mengatakan pergantian itu dirasa perlu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas kasus yang terjadi […]
Continue Reading
Jakarta: Tak kunjung bayar denda Rp 8 triliun, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai kehabisan sabar. Ada rencana mengambil langkah hukum terhadap 10 perusahaan sawit dan tambang yang bandel. Siapa saja perusahaan nakal itu? Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menegaskan, langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap […]
Continue Reading
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia atau emas seberat 1,3 kilogram senilai Rp3,42 miliar dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk periode 2021–2026. Namun, KPK mengungkapkan bahwa barang bukti emas tersebut bukan berasal dari pemberian suap PT Wanatiara Persada, melainkan diduga berasal […]
Continue Reading