Painan: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) mengundang seluruh Asosiasi Pengembang secara Nasional, membahas progres dan kendala program 3 juta rumah yang diselenggarakan secara virtual (zoom meeting) pada Kamis, 23 April 2026.
Rakor ini rutin digelar setiap bulan oleh BP TAPERA, Rakor bulan April 2026 ini dihadiri lebih dari 200 orang peserta, terdiri dari dari seluruh Asosiasi Pengembang di Seluruh Indonesia, baik pengurus DPP, DPW, maupun Pengurus DPD, termasuk dari ASPRUMNAS Riau yang diwakili oleh dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes.
Narasumber yang tampil adalah ibu Putri Sarah Vitriani membahas tentang progres realiasi program dibanding dengan target penyaluran FLPP dan bapak Erwan Adi Wijaya membahas tentang kendala yang dihadapi pengembang dari sistem lama ke TAPERA Mobile.
Berdasarkan data Maret 2026 terdapat 19.250 unit realisasi, sedangkan Maret 2025 terdapat 42.443 unit realisasi, jika dibandingkan maka terdapat penurunan realisasi yang signifikan pada Maret 2026.
Dari 10 Bank Penyalur realisasi terbanyak sampai April 2026 adalah Bank BTN 46%, Bank BSN 24%, Bank BRI 10%, dan diikuti oleh Bank lainnya. Dari 10 Provinsi penyalur realisasi terbanyak adalah Jawa Barat 23,7%, Jawa Tengah 8,5%, Sulawesi Selatan 8,4% dan diikuti oleh Provinsi lainnya.
Dari 10 Asosiasi Pengembang realisasi terbanyak adalah REI 42%, Apersi 29%, Himpera 14%, Asprumnas 4%, dan diikuti oleh Asosiasi Pengembang lainnya di seluruh Indonesia.
Skema SLA tahapan pra pencairan sesuai PKS, diantaranya pengajuan, Follow Up SP3/K selama 30 hari, jika tidak terpenuhi, Maka kembali ke pengajuan awal. Tetapi jika terpenuhi maka dilanjutkan dengan Akad, selanjutnya pencairan.
Pembahasan isu dan tindak lanjut Rakor : adanya arahan Kementerian PKP untuk penyaluran Rusun FLPP dengan bunga 5% dan Tenor maksimal 30 tahun.SLIK OJK hutang di bawah 1 juta dapat mengajukan KPR, dan komitmen asosiasi dalam penyediaan Supply.
Dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes menanggapi hasil Rakor ini harus disampaikan pada seluruh anggota asosiasi perumahan. Karena ada info kebijakan dari Pemerintah melalui OJK tentang hutang konsumen di bawah 1 juta dapat mengajukan KPR.
Hal ini akan berdampak bertambahnya Dali beli masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ujarnya melalui telepon selulernya, Jumat (24/04/2026).(Red/BHS)
